Presiden Prabowo Kecewa, Banyak Galangan Kapal Dalam Negeri yang Menganggur

Kemarahan dan kekecewaan Presiden Prabowo Subianto tak terbendung mengetahui kondisi industri galangan kapal di Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh adiknya sendiri, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim bercerita kemarahan Prabowo terjadi karena banyak sekali industri galangan kapal di Indonesia yang menganggur. Padahal sejatinya banyak sekali permintaan kapal di Indonesia, yang pada akhirnya dipenuhi dengan produk impor dari pabrikan luar negeri. Bahkan, ada BUMN yang harus impor kapal dari luar negeri.

CEO Arsari Group itu menyatakan Prabowo sudah memberikan perintah tegas kepada Kementerian BUMN untuk membuat kapal di dalam negeri. Bila terus-terusan bertumpu ke luar negeri, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dirasakan di dalam negeri. "Ternyata banyak kapal kita dibangun di luar negeri.

Galangan kapal di Indonesia itu ternyata banyak yang nganggur. Ada BUMN kita pesan kapal dari luar negeri. Ini Pak Prabowo kecewa dan marah. Perintahkan kepada Kementerian BUMN itu kapal itu harus dibuat di dalam negeri," cerita Hashim dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

"Galangan kapal yang dipakai harus di dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri, GDP negara itu yang hidup. Kita mau growth di dalam negeri," ungkapnya seperti dikutip dari situs berita detik.com.

Pria yang diberikan titah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang itu juga mengatakan memang selama ini seringkali kapal buatan Indonesia lebih mahal. Hal itu menjadi alasan utama banyaknya kapal yang dipesan dari luar negeri.

Namun, semua harus berubah, pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan di dalam negeri, galangan kapal di dalam negeri harus bisa beroperasi. Pemerintah akan mencari cara agar kapal di dalam negeri bisa bersaing harganya. “Selalu ada alasan, kapal luar negeri lebih murah, kita periksa kenapa barang kita lebih mahal. Ternyata karena aturan dan perizinan dibuat oleh ya kita ngerti lah. Kalau kita pangkas dan hapus-hapuskan, dan kita kasih insentif untuk produsen galangan kapal, ternyata ya mungkin bisa,” beber Hashim.

"Maka pesan kapal dalam jumlah besar harus di dalam negeri, itu perintah presiden. Bukan kita anti asing," tegasnya. Menanggapi hal itu, Pelaku usaha galangan kapal Indonesia kembali menegaskan kesiapannya membangun berbagai tipe dan jenis kapal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah tidak perlu meragukan kemampuan galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal-kapal yang dibutuhkan, baik dari sisi ketersediaan space maupun sumber daya manusia.

Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami membenarkan penyataan Prabowo jika dock space untuk pembangunan kapal baru pada galangan kapal dalam negeri saat ini banyak yang menganggur akibat sepinya order dalam beberapa tahun terakhir, baik dari lembaga dan kementerian pemerintah, BUMN maupun swasta.

Padahal, pelaku industri galangan kapal sudah investasi yang tidak sedikit untuk membeli berbagai fasilitas penunjang, terutama sejak kebijakan azas cabotage di berlakukan sehingga kebutuhan kapal untuk memenuhi dalam negeri meningkat.

Dalam rilis resminya, Anita menjelaskan hingga saat ini, galangan kapal di Indonesia sudah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal niaga seperti tanker, bulk carrier, semen carrier, general cargo, kapal kontainer, tug and barge, dan kapal perang seperti patrol vessel, offshore patrol vessel, light fregat, kapal selam, serta kapal-kapal penunjang offshore, dan sebagainya.

Untuk mendukung pemerintah dalam menyediakan kapal kebutuhan dalam negeri, galangan kapal nasional mempunyai kapasitas membangun sekitar 900 kapal per-tahun dan 24.000 dock space per-tahun untuk mendukung kegiatan reparasi kapal. Di sisi lain, Iperindo sudah mengidentifikasi perkiraan kebutuhan kapal dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan.

Kapal- kapal tersebut merupakan pesanan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Bea Cukai, Basarnas, Bakamla dan Pemerintah Daerah.Kemudian kapal-kapal kebutuhan BUMN dan anak-anak perusahaannya, seperti PT Pertamina, PT Pelindo, PT PLN, PT Bukit Asam, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Djakarta Lloyd, PT Pelni dan sebagainya.

Selain itu adanya kebutuhan untuk angkutan minerba, serta potensi kebutuhan kapal-kapal pesanan swasta melalui program peremajaan kapal berusia diatas 25 tahun, yang jumlahnya cukup besar.

Dia berharap para pimpinan kementerian, lembaga dan BUMN yang memesan kapal, agar mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan pembangunan kapal pada galangan dalam negeri, dan dikerjakan oleh para putera dan puteri bangsa.

"Pembangunan kapal pada galangan dalam negeri akan memberikan multiflier effect yang luas terhadap sektor ekonomi lainnya seperti industri komponen, asuransi, perbankan, jasa survey, biro klassifikasi dan sebagainya, dalam rangka mendukung target Pertumbuhan Ekonomi 8% " katanya.

Anita menjelaskan galangan kapal merupakan industri padat karya, padat modal dan padat teknologi sehingga jika usaha galangan kapal hidup, mampu mengurangi angka pengangguran dan mendukung program pengentasan kemiskinan. Selain itu, industri galangan akan menggerakkan dan menumbuhkan usaha kecil dan menengah di area sekitar galangan kapal sehingga kehadiran industri ini mampu menumbuhkan perekonomian di daerah. (detik/rel)

By admin
05 Feb 2025
40
INSA