Presiden Jokowi Teken Ketentuan Tentang Merger PT Pelindo I-IV

Jakarta-Pada 1 September 2021, Pemerintah mengumumkan rancangan penggabungan empat pelabuhan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Empat BUMN pelabuhan, yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV akan berintegrasi menjadi satu Pelindo.

"Penggabungan ini dilakukan dalam rangka mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan," kata Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo, dalam konferensi pers 'Rancangan Penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero)', Jakarta (1/9/2021).

Rancangan penggabungan ini ditandatangani oleh Direktur Utama Pelindo I, Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Operasi & Komersial Pelindo III Putut Sri Muljanto, dan Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi.

Menurut Kartika, Integrasi Pelindo ini merupakan salah satu bagian dari program strategis Pemerintah dan inisiatif Kementerian BUMN untuk melanjutkan proses konsolidasi BUMN dalam layanan kepelabuhanan. Serta diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), sesuai arahan Presiden.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan atas opsi restrukturisasi BUMN Pelabuhan, penggabungan adalah opsi yang paling sesuai karena dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah. Dalam rancangan penggabungan, Pelindo II akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi.

Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, menyampaikan bahwa, "Pelindo ke depan akan memiliki kontrol dan kendali strategis yang lebih baik. Pengembangan perencanaan akan menjadi lebih holistik untuk jaringan pelabuhan, yang akhirnya akan menurunkan biaya logistik."

Pelindo terintegrasi selanjutnya tidak akan dikelola berdasarkan wilayah melainkan berdasarkan lini bisnis sehingga dapat fokus untuk mengembangkan potensi bisnis ke depan.

Menurut Arif, pemfokusan klaster-klaster bisnis akan meningkatkan kapabilitas dan keahlian yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan pelanggan melalui kualitas layanan yang lebih baik dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan, aset, dan SDM.

"Terintegrasinya Pelindo memiliki banyak manfaat bagi perusahaan maupun bagi ekonomi nasional. Salah satunya ialah dengan membuka kesempatan perusahaan untuk go global. Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs," ujarnya.

Aturan Merger

Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Presiden Joko Widodo sudah menandatangani aturan mengenai pembentukan holding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo pada hari ini, Jumat (1/10). Hal ini sesuai jadwal rencana pembentukan holding.

"Alhamdulillah, penggabungan empat BUMN pelabuhan berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP (Peraturan Pemerintah) dari Presiden Joko Widodo juga sudah disahkan," ungkap Erick sebagaimana ditulis CNBC Indonesia.

Adapun, Peraturan Pemerintah yang dimaksud Erick adalah PP Nomor 101 tahun 2021 tentang Penggabungan Pelindo I,III,IV ke dalam Pelindo II.

Erick berharap landasan hukum baru dari pemerintah bisa memperkuat sinergi masing-masing perusahaan Pelindo ke depan. Selain itu, turut memajukan sektor pelabuhan dan kemaritiman Indonesia. "Serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan," ucapnya.

Khusus bagi perusahaan, ia berharap holding dapat menciptakan sinergi antar perusahaan yang ada di dalamnya. Yang tak kalah penting, mampu meningkatkan nilai tambah dan kinerja perusahaan. "Salah satunya, terbuka peluang perusahaan untuk go global," katanya.

Lebih lanjut, ia mengklaim holding Pelindo akan membuat perusahaan menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Harapan lain, ia ingin holding bisa menurunkan biaya logistik di tanah air.

Menurut catatannya, biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen, jauh lebih mahal dibandingkan rata-rata biaya dunia sebesar 11 persen. "Kami harapkan dengan penggabungan Pelindo ini juga sebagai negara kelautan yang besar, kami juga kembali menyeimbangkan pasar dengan infrastruktur yang Pelindo miliki dan kami terus berupaya menekan biaya logistik," pungkasnya.

Di sisi lain, Kementerian BUMN telah menyepakati daftar direksi dan komisaris Pelindo hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar setelah resmi merger.

Usai penandatanganan akta penggabungan atau merger, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II menjadi surviving entity. Dalam jajaran dewan komisaris dan direksi baru ini, Arif Suhartono menjadi Direktur Utama Pelindo. (cnbcIndonesia, bisnis)

By admin
05 Oct 2021
1041
INSA