• +62 21 351 4348
  • sekretariat@dppinsa.com

Kemenhub Dorong Layanan Digitalisasi Angkutan Laut

Kemenhub Dorong Layanan Digitalisasi Angkutan Laut

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong peningkatan layanan digitalisasi di sektor transportasi laut. Hal ini disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/2).

Menhub mengatakan, pada sektor transportasi laut dan logistik dibutuhkan peningkatan dan pembenahan tata kelola terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan. Sebab, penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya.

“Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingung-kan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujar Menhub.

Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik nasional, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang angkutan laut.

Kemudian terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, tapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai 112,83% atau Rp4,9T dari target APBN sebesar Rp4,4T.

“Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP, serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” kata Menhub.

Terkait kualitas SDM, Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT. Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, perlu memprioritasikan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring.

Raker Perhubungan Laut memiliki tema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”. Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, penanganan permasalahan dan dinamika bisnis pelayaran, serta menjadi evaluasi kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan dan Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (IND/HH/SR/BRD)

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkapkan jika sejak 2020, realisasi PNBP Ditjen Hubla terus mengalami kenaikan. Digitalisasi layanan pelabuhan melalui Inaportnet berhasil mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sejak 2020, realisasi PNBP Ditjen Hubla terus mengalami kenaikan. "Realisasi PNBP jasa kepelabuhanan tahun 2020 mencapai Rp2,2 triliun kemudian pada 2021 naik menjadi Rp2,4 triliun, 2022 naik menjadi Rp2,6 triliun, dan pada 2023 naik menjadi Rp2,9 triliun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi.

Kemudian, realisasi PNBP jasa sarana bantu navigasi pelayaran di 2020 mencapai Rp573 miliar, pada 2021 naik menjadi Rp605 miliar, 2022 naik menjadi Rp695 miliar, dan pada 2023 kembali naik menjadi Rp738 miliar.

Sementara itu, realisasi PNBP jasa konsesi pada 2020 mencapai Rp491 miliar, pada 2021 naik menjadi Rp540 miliar, pada 2022 naik menjadi Rp672 miliar, dan pada 2023 kembali naik menjadi Rp697 miliar. Ia menyatakan keberhasilan ini terutama terlihat pada sektor jasa kepelabuhanan, jasa sarana bantu navigasi pelayaran, jasa konsesi, dan jasa telekomunikasi pelayaran.

"Saat ini, di 264 pelabuhan atau seluruh pelabuhan di Indonesia telah terimplementasi layanan Inaportnet, demikian juga Tersus, TUKS, BUP telah menerapkan Inaportnet untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan national competitiveness. (Kemenhub)

  • By admin
  • 19 Mar 2024
  • 385
  • INSA