INSA Minta SKKMigas Perbaiki Dua Surat Edaran yang Meresahkan

JAKARTA—Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta Pemerintah segera mencabut dua Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKKMigas) yang selama ini telah meresahkan pelaku usaha pelayaran niaga nasional Indonesia.

Kedua SE tersebut adalah Surat No. SRT-0102/SKKMA0000/ 2018/S6 tertanggal 07 Februari 2018 tentang Kewajiban Penggunaan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Dalam Operasi Perkapalan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Surat Edaran SKK Migas No.EDR-0001/SKKO0000/ 2015/SO tentang Pemberlakuan Ketentuan pada Pedoman Tata Kerja No. PKT-007/SKKO0000 /2015/SO Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. .

Ketua Umum INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan kedua Surat Edaran tersebut telah lama dimintakan oleh INSA kepada SKKMigas, baik melalui lisan maupun melalui surat untuk segera diperbaiki. Akan tetapi SKKMigas tidak meresponnya, padahal perbaikan SE tersebut sangat mendesak.

Surat Edaran No. SRT-0102/SKKMA0000/ 2018/S6

Surat Edaran No. SRT-0102/SKKMA0000/ 2018/S6 diterbitkan SKKMigas pada tertanggal 07 Februari 2018 tentang Kewajiban Penggunaan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Dalam Operasi Perkapalan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

INSA menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan, akan menimbulkan biaya tinggi logistik karena pemilik kapal harus melaksanakan dual class yakni harus menggunakan klasifikasi luar negeri dan dalam negeri sekaligus.

Apalagi selama ini mayoritas stakeholders pelayaran offshore mempercayakan pemeriksaan dan sertifikasi kapalnya kepada klasifikasi yang memiliki kompetensi, kecukupan sumber daya (resources), jaringan (networking) dan dipercaya stakeholders maritim.

Oleh karena itu, INSA mengusulkan agar Pemerintah memperbaiki Surat Edaran Kepala SKKMigas untuk disesuaikan dengan UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. INSA juga meminta agar kegiatan memeriksa dan sertifikasi kapal offshore tetap dibuka untuk klasifikasi luar negeri yang diakui peraturan.

Surat Edaran SKK Migas No.EDR-0001/SKKO0000/2015/SO .

Pada tahun 2015, Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas menerbitkan Surat Edaran SKK Migas No.EDR-0001/SKKO0000/ 2015/SO tentang Pemberlakuan Ketentuan pada Pedoman Tata Kerja No. PKT-007/SKKO0000 /2015/SO Buku Kedua Revisi 03 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa . yang intinya menyatakan bahwa perubahan harga minyak mentah dunia sebagai suatu “keadaan khusus” di Indonesia.

SE tersebut masih digunakan oleh beberapa K3S untuk merenegosiasikan kontrak-kontrak yang berjalan dengan ancaman akan membatalkan kontrak yang berjalan jika pemilik kapal tidak setuju.

Akan tetapi, saat ini harga minyak mentah dunia sudah membaik, sehingga tarif sewa kapal offshore seharusnya juga membaik. Oleh karena itu, INSA meminta Pemerintah Mencabut SE SKKMigas tersebut dikarenakan SE tersebut sudah tidak bisa diterapkan lagi pada saat harga minyak mentah dunia cenderung membaik.

INSA menjelaskan penurunan tarif sewa kapal offshore pada saat harga minyak mentah dunia anjlok dapat dipahami . Namun, kini telah harga minyak mentah dunia sudah membaik bahkan sejak Januari 2018, harganya sudah berada di atas US$70 per barel.

Padahal penurunan tarif sewa kapal offshore sangat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan pelayaran dimana akibat tarif yang terus menurun, sudah ada perusahaan pelayaran yang tidak bisa melanjutkan usahanya karena tarif yang ada, sudah dibawah tarif keekonomian. (*)

By admin
10 Apr 2019
1612
INSA