• +62 21 351 4348
  • sekretariat@dppinsa.com

Implementasi Permendag No. 25 Tahun 2022 Penggunaan Parameter Ukuran Kapal Tanker – Jebakan Batman

Implementasi Permendag No. 25 Tahun 2022 Penggunaan Parameter Ukuran Kapal Tanker – Jebakan Batman

JAKARTA-Indonesian National Shipowners’ Association mendesak Kementerian Perdagangan segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No.25 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No.20 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Kebijakan Impor sehubungan dengan munculnya masalah di dalam pelaksanaannya, khususnya dalam importasi kapal tanker.

Sebab, Permendag No.25 tahun 2022, khususnya pada HS Code nomor 8901.20.50 dan 8901.20.71, tidak konsisten dalam menggunakan parameter ukuran kapal yakni antara Gross Tonnage (GT) dan Dead Weight Tonnage (DWT).  

Penggunaan DWT sebagai parameter ukuran tidak lazim dan tidak selaras dengan Permenkeu No. 26 tahun 2022 dan aturan internasional yang mengunakan Gross Tonnage (GT) sebagai parameter ukuran kapal. Kebijakan tersebut seakan menjadi jebakan batman bagi pengusaha pelayaran yang akan mengimpor tanker.

Akibatnya, pemilik kapal tanker yang sudah melakukan impor  merasa terjebak karena sejumlah kapal yang sedang dalam proses pengurusan izin impor menjadi bermasalah. Sekretaris Umum Indonesian National Shipowners’ Associaton Teddy Yusaldi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari anggota soal impor kapal yang bermasalah seperti kapal jenis chemical tanker dengan Tonase Kotor 3.901 GT bernama AS Golden Mercury, Eks Golden Mercury.

Kapal ini seharusnya dapat diimpor dengan menggunakan HS Code dengan nomor 8901.20.50. Akan tetapi, HS Code tersebut juga membatasi impor kapal dengan parameter ukuran DWT maksimum 5.000, padahal kapal 3.901 GT itu, memiliki DWT lebih dari 6.000 sesuai Permendag No.25 tahun 2022. “Padahal kapal itu telah diimpor dan telah berganti bendera menjadi berbendera Indonesia  sebelum Permendag No. 25 tahun 2022 sehingga masih mengikuti Permendag No.20 tahun 2021. Saat proses pengurusan PI belum selesai, Permendag No.25  tahun 2022 terbit. Di situlah, pemilik kapal menjadi terjebak karena parameter ukuran kapal yang digunakan tidak konsisten antara GT dan DWT,” katanya. 

Teddy menilai kasus yang sama dapat saja terjadi terhadap impor kapal jenis chemical tanker dengan  HS Code nomor 8901.20.71, baik kapal berusia 20 tahun maupun 25 tahun. Sebab, impor kapal tersebut dibatasi dengan parameter ukuran Tonase Kotor (GT) di atas 5.000, tetapi pada bagi maksimal 17.500.   Padahal, kapal chemical tanker dengan 12.000 GT, telah memiliki DWT mencapai 20.896, jauh diatas aturan pada Permendag No.25 tahun 2022.

Untuk memberikan kepastian usaha, Indonesian National Shipowners’ Association mendesak Kemendag segera merevisi Permendag No.25 tahun 2022 dengan menghilangkan penggunaan ukuran DWT dan hanya mengunakan ukuran GT sebagai parameter ukuran kapal seperti tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 26 tahun 2022 maupun aturan internasional.

Indonesian National Shipowners’ Association  juga meminta agar kapal-kapal yang saat ini masih dalam proses impor sejak sebelum adanya Permendag No.25 tahun 2022, diberikan dispensasi atau kemudahan. Tujuannya untuk mempercepat pengurusan persetujuan impor guna memenuhi kebutuhan angkutan laut domestik.

Sebagai informasi, parameter ukuran Tonage Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume seluruh ruangan di bawah geladak dan ruangan tertutup yang ada di atasnya. Sedangkan DWT adalah volume yang dapat ditampung oleh kapal hingga kapal terbenam sampai batas yang diizinkan.

Dengan demikian jumlah Tonase Kotor tidak akan pernah lebih besar dari DWT sehingga dalam pengaturan ukuran kapal, seyogyanya dilakukan secara konsisten dan/atau disesuaikan dengan jenis atau tipe kapalnya.

Bulan lalu, Indonesian National Shipowners’ Association telah menyurati Menteri Perdagangan Republik Indonesia H. Zulkifli Hasan sehubungan dengan munculnya permasalahan di dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No.25 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan  No.20 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Kebijakan Impor. 

Melalui surat bernomor DPP-SRT-VII/22/023 tertanggal 12 Juli 2022 perihal Problematika Pelaksanaan Permendag No.25 tahun 2022 tersebut, Indonesian National Shipowners Association menyampaikan pentingnya bagi Kemendag untuk segera merevisi Permendag tersebut karena sangat rancu dalam penggunaan parameter ukuran kapal antara GT dan DWT sehingga merugikan pelaku usaha.

Timbulnya masalah kerancuan di dalam penggunaan parameter ukuran kapal antara GT dan DWT merupakan akibat ketidakpahaman regulator, “Ini akibat kesembronoan dalam membuat peraturan yang kurang memikirkan dampaknya,” kata Siswanto Rusdi, Direktur National Maritim Institute (Namarin).

Dia meminta Kemendag atau institusi pemerintah lainnya lebih teliti dan peka terhadap persoalan-persoalan yang terlihat sepele tetapi punya dampak besar seperti dalam penggunaan parameter ukuran kapal ini yang seharusnya menggunakan ukuran GT seperti pada umumnya. “Parameter pengukuran kapal dengan menggunakan GT sudah sesuai dengan lazimnya, saya kira tidak akan memicu masalah ke depanya,” katanya.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menegaskan sudah memberikan masukan pada saat rapat revisi Peraturan Menteri Perdagangan No.20 tahun 2021 menjadi Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 tahun 2022 tentang Ketentuan dan Kebijakan Impor.

Di antara masukan Ditjen Perhubungan Laut adalah agar Dead Weight Tonnage (DWT) tidak menjadi syarat pemasukan BMTB (Barang Modal Tidak Baru) berupa kapal. "Pembatasan dengan GT (Gross Tonnage)," kata Galih Ernowo,SE, Kasie Pengukuran, Pendaftaraan dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kemenhub.

Dia menjelaskan sebaiknya, dalam rangka Ganti Bendera Kapal melalui mekanisme Barang Modal Tidak Baru (BMTB) dengan menggunakan parameter GT saja. (Aj/Red).

  • By admin
  • 08 Sep 2022
  • 193
  • INSA