Catatan dari Tiongkok BRI: Sebuah Visi Konektivitas Global

Gagasan pemerintah Tiongkok terkait Belt and Road Initiative (BRI) atau yang sebelumnya dikenal dengan One Belt One Road (OBOR) sudah menjadi perbincangan dan perdebatan yang umum bagi masyarakat dunia. Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha, atau akademsi, masyarakat biasa pun tidak ketinggalan. Pro kontra sudah pasti.

Damas Jati & Kalaus Naibaho

SIKAP pro kontra juga ada pada para perserta Seminar Belt and Road Initiative – di Beijing pada 26 Juni - 17 Juli 2018 yang di-sponsori Kementerian Perdagangan (MOFCOM) Tiongkok. Sikap skeptis dan kecurigaan akan ambisi pemerintah Tiongkok untuk menguasai perekonomian dunia tak luput menjadi pertanyaan diskusi yang cukup panas.

Untungnya, Pemerintah Tiongkok menganggap semua sikap dan kecurigaan seperti itu dianggap wajar. Bahkan, para peserta seminar diransang untuk lebih terbuka menyampaikan pertanyaan dan gagasan, sekalipun sifatnya menggugat. Apalagi, para peserta sebagian besar berasal dari negara-negara yang sudah dan sedang menjalankan proyek bersama dengan Tiongkok baik dalam pengembangan hard infrastructure (railway, jalan, maupun pelabuhan), maupun yang memiliki investasi dan perjanjian lain dalam skema BRI. Demikian diceritakan Damas Jati dan Kalaus Naibaho, dua perserta dari Indonesia yang direkomendasikan INSA untuk mengikuti acara tersebut.

Tujuan dan target akhir inisiatif tersebut sering menjadi pertanyaan yang kadang menohok. Apakah murni untuk tujuan konektivitas perdagangan yang efisien sehingga bisa memberikan manfaat bagi semua (mutual benefit) atau ini hanya slogan politik yang susah diimplemetasikan. Pertanyaan penting lain juga terkait dengan investasi negara tersebut, terutama di negara-negara yang sudah bergabung dalam BRI. Bagaimana skemanya, apakah BRI lebih mudah dan tidak memberatkan. Dan masih banyak pertanyaan yang sifatnya pada level implementasi.

Proyek KA Cepat (high speed railway) Jakarta-Bandung juga menjadi concern peserta Indonesia. Ini karena hampir semua pembicara menyebutkan proyek tersebut sebagai bagian dari Belt and Road Initiative yang secara kasat mata mungkin agak susah dipahami. Jika memaknai Belt and Road dibatasi pada bagaimana menghubungkan Negara Tiongkok dengan negara lain, maka menerima proyek Kereta Api Jakarta-Bandung sebagai bagian dari BRI tentu sangat sulit.

Ini tidak semudah memahami 6 koridor yang saat ini juga sedang dikembangkan yakni: China-Mongolia-Russia Economic Corridor (CMREC); New Eurasian Land Bridge (NELB); China-Central and West Asia Economic Corridor (CCWAEC); China-Indo-China Peninsula Economic Corridor (CICPEC); China-Pakistan Economic Corridor (CPEC); dan Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor (BCIMEC).

Semua koridor ini terealisasi dalam proyek pembangunan jaringan railway. Dan tentu lebih mudah dipahami dibanding dengan Jakarta-Bandung Railway. Memang BRI masih memasukkan coastal corridor yang mengandalkan moda transportasi laut. Jakarta-Bandung Railway mungkin bagian dari corridor ini, tentu dengan cacatan perlu didukung oleh multi-modal yang mumpuni.

BRI memang tidak bisa dipahami sesempit itu. Benar bahwa pembangunan infrastruktur, terutama bidang transportasi dan energy, merupakan bagain terpenting dalam merealisasikan BRI. Namun, BRI harus dilihat secara lebih luas. BRI merupakan sebuah visi bersama dalam membangun konektivitas sehingga perdagangan antara negara lebih efisien dan pergerakan manusia lebih mudah.

Visi tersebut akan terwujud melalui pembangunan dan perbaikan hard infrastruktur (jalan raya, pelabuhan, railway) dan soft infrastruktur (kebijakan dagang dan investasi), termasuk skema investasi di dalamnya.

Koneksi Tiongkok: Keniscayaan

Lalu jika visinya begitu, apakah BRI hanya yang ter-connected dengan Tiongkok? Tidak! Setidaknya itu yang tersirat disampaikan para pembicara dalam seminar tersebut. Visi BRI adalah konektivitas global. Perdagangan yang lebih efisien. Pergerakan orang lebih mudah. Bahwa Tiongkok yang lebih agresif merealisasikannya, ya wajar, sebagai inisiator, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tetapi, memiliki konektivitas dengan Tiongkok bisa dikatakan sebagai sebuah keniscayaan bagi setiap negara, mengingat potensi ekonomi negara tersebut.

Sejak membuka diri terhadap investasi asing pada tahun 1978 (open gate), Tiongkok terus menjelma menjadi raksasa ekonomi global. Dalam 30 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata mencapai 10%. Tidak ada negara lain yang menyamainya. Ketika negara-negara lain masih bersusah payah keluar dari dampak krisis global tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Tiongkok seolah tak tergoyahkan. Bahkan di tahun 2017 lalu, ekonomi negara tersebut masih tertinggi, walau sedikit mengalami penurunan.

Menyusul kebijakan open gate, berbagai kebijakan pun dilakukan, misalnya reformasi tata kelola pertanian, reformasi tata kelola BUMN, aplikasi teknologi, perluasan investasi asing, serta upaya peningkatan ekspor. Dan setelah berjalan 40 tahun, kebijakan open gate itu menuai hasil.

Memang tidak semuanya berjalan mulus. Di tahun 1998, pemerintah Tiongkok terpaksa mengucurkan bailout sebesar US$ 500 milar untuk menyehatkan sektor perbankan. Dengan berbagai kebijakan tersebut, ekonomi Tiongkok relatif tidak mengalami pengaruh signifikan. Bahkan di tahun 2005, Tiongkok berhasil menduduki posisi sebagai negara ekonomi keempat terbesar di dunia, menyalip Italia, Inggris, dan Prancis.

Tiongkok menjadi raksasa ekonomi terbesar kedua di dunia. GDP nya mencapai RMB 82 triliun tahun 2017, naik sangat signifikan dari tahun 2015 yang mencapai 68.91 triliun yuan dan ribuan kali lipat dibanding GDP tahun 1978 yang hanya mencapai 364.5 miliar yuan. Memang, pendapatan per capita-nya masih jauh dari negara-negara maju. Pada tahun 2017, pendapatan per capita Tiongkok baru mencapai US$9,481.88, menempati rangking 70 dunia, setelah GDP yang besar itu dibagi penduduk yang jumlahnya hampir mencapai 1.4 miliar, kurang lebih lima kali jumlah penduduk Indonesia.

Reformasi dan kebijakan open gate yang berlangsung selama 40 tahun menuai hasil. Potensi ekonominya luar biasa. Maka sangat wajar jika negara ini begitu percaya diri dalam menentukan arah pengembangan ekonomi global. Wajar jika negara tersebut mulai mengubah strategi, dari open gate dengan mengundang investor menjadi go out dan melakukan investasi di negara lain.

Melalui skema BRI, negara ini melakukan investasi pembangunan infrastruktur berbagai negara, baik Asia, Afrika, dan juga Eropa. Untuk seluruh pembangunan infrastruktur tersebut, China Development Bank (CDB) siap menyalurkan dana sebesar US$900 miliar.

Memang, keberanian Tiongkok untuk melakukan investasi besar-besaran di bidang infrastruktur tak lepas dari tekad pemerintah negara tersebut untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan dunia yang sempat berjaya di masa lalu, melintasi Asia, Afrika dan Eropa. Jalur perdagangan yang lebih populer dengan istilah jalur sutera tersebut (silk road) menjadi nadi utama lalu lintas ekonomi pada saat itu. Apalagi, jalur lama tersebut telah mendukung negara Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar dengan menguasai 30% perdagangan global, jauh lebih besar dari saat ini yang baru mencapai 12%.

Visi dan misi pemerintah Tiongkok sebagaimana yang dipaparkan, potensi ekonomi yang diperlihkan, rencana pembangunan infrastruktur dan supra-struktur (kebijakan perdagangan terutama) yang dipaparkan selama seminar, serta menyaksikan langsung berbagai pembangunan infrastruktur di beberapa kota akhirnya turut mengubah cara pandang sebagian peserta yang pada awalnya skeptis. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.4 miliar, Tiongkok adalah market yang besar. Apalagi, dalam rangka menciptakan trade balance, pemerintah Tiongkok mulai tahun ini akan mendorong pertumbuhan import agar tidak terjadi surplus peragangan yang terlalu besar.

Ini tentu menjadi sebuah potensi. Apalagi, pemerintah Tiongkok juga turut membantu memperbaki infratruktur dan supra struktur dagang antara negara tersebut dengan negara lain. Jadi, mengapa harus skeptis lagi? Yang paling utama, bagaimana koneksi dagang bisa membawa mutual benefit bagi semua.

Maka tak salah jika ada bisik-bisik di antara para peserta seminar pada saat closing ceremony. ‘Bangun hubungan yang lebih connected dengan Tiongkok adalah sebuah keniscayaan. Industri Tiongkok memang menguasai pasar-pasar dunia, tetapi market di negara tersebut juga sangat potensial. Tinggal bagaimana memanfaatkan peluang itu

Yang terpenting, bagaimana negara-negara lain, termasuk Indonesia, memiliki terobosan pengembangan produk ekspor. Hanya dengan cara meningkatkan ekspor, perdagangan setiap negara mampu mengambil manfaat yang lebih besar dari BRI. (*)

*Sumber: INFO INSA Edisi Juli 2018

By admin
03 Sep 2018
1537
INSA