• +62 21 351 4348
  • sekretariat@dppinsa.com

Hampir Tiga Tahun Jadi Tahanan Kota di Thailand Capt. Sugeng, Pelaut RI Penghasil Devisa Belum Peroleh Keadilan

Hampir Tiga Tahun Jadi Tahanan Kota di Thailand Capt. Sugeng, Pelaut RI Penghasil Devisa Belum Peroleh Keadilan

JAKARTA—Sudah hampir tiga tahun,  Capt. Sugeng Wahyono, nakhoda kapal MT Celosia, kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan perusahaan pelayaran nasional PT Brotojoyo Maritime,  menjalani tahanan kota di Thailand.

Hingga kini, Oktober 2021, belum ada kejelasan, kapan Capt kapal penghasil devisa untuk Indonesia tersebut bakal mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Capt. Sugeng yang didakwa  turut serta membantu proses penyelundupan dan diduga melanggar UU Bea dan Cukai Thailand, khususnya section 64, 214 dan 247 itu pun pasrah. 

Proses sidang yang berlangsung sejak Oktober 2020, hingga sekarang belum sampai pada tahap keputusan. Segala daya dan upaya telah dilakukan, termasuk oleh pihak perusahaan yang menggunakan jasanya, asosiasi dan Pemerintah agar Capt. Sugeng segera mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dalam perkara yang didakwakan kepadanya, walaupun ia tidak melakukannya.

Ketua Bidang SDM dan Pelaut  Indonesian National Shipowners’ Association Sigit Triwaskito mengata- kan pihak perusahaan tempat Capt. Sugeng bekerja, bersama Pemerintah dan Asosiasi sudah melakukan upaya serius agar perkara ini segera selesai.

Sigit meyakini Capt. Sugeng tidak bersalah sebagaimana didakwakan. Sebaliknya, Capt. Sugeng menjadi korban kriminalisasi. “Kami sampai sekarang meyakini, Capt. Sugeng tidak terlibat dalam pelanggaran penyelundupan sebagaimana didakwakan pihak otoritas Thailand,” katanya.

Sigit menjelaskan  dalam praktek pelayaran internasional, pihak transporter atau carrier tidak bertanggung jawab terhadap penyelesaian custom formality sebelum pembongkaran kargo.   Yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian custom formality  adalah pihak importir atau penerima barang.

Oleh karena itu, Sigit yakin  dan optimis, Capt Sugeng tidak bersalah. Capt. Sugeng juga tidak mengakui segala tuduhan yang disematkan padanya. Sejak awal, pihak perusahaan memberikan support termasuk mengirim tim legal di Thailand untuk mengambil langkah-langkah hukum.

Sigit menjelaskan kasus kriminalisasi yang menimpa Capt. Sugeng bukan pertama kalinya bagi Indonesia. Banyak kasus-kasus yang menimpa pelaut Indonesia di luar negeri sehingga membutuhkan perhatian sungguh-sungguh dari Pemerintah untuk melindungi pelaut-pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Data Kementerian Kordinator bidang Maritim dan Investasi menyebutkan jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri per Februari 2021 mencapai 1,2 juta orang. Dengan gaji rata-rata US$750 per bulan atau setara dengan Rp10 juta, maka sumbangan dari pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk devisa negara  mencapai Rp150 triliun.

Oleh karena itu, Indonesian National Shipowners’ Association mengharapkan kehadiran  Pemerintah Republik Indonesia melalui  kedubesnya, termasuk Kedubes Thailand untuk menjamin proses peradilan dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan melindungi hak-hak warga negara Indonesia.

Saat ini, kondisi Capt. Sugeng   sungguh memprihatinkan di mana negara hendaknya hadir memberikan perlindungan sesuai amanat Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur  tentang pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah.

Dalam situasi saat ini, Capt. Sugeng bersyukur. Sebab perusahaan pemilik kapal tetap menunjukkan kepedulian, termasuk memberikan gaji rutin dan penginapan selama di Thailand.

Itulah yang menjadi penopang kehidupan istri dan keempat anaknya yang tinggal di Surabaya. Selama 23 tahun jadi pelaut, Capt. Sugeng memahami semua proses dalam pengiriman kargo kapal ke perbagai negara, terutama detail dokumen yang harus tersedia, termasuk dalam pengiriman ke Ranong tersebut. 

Setahun yang lalu, Indonesian  National Shipowners’ Association telah melaporkan kasus kepada Pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia Moeldoko.  Melalui surat bernomor DPP-SRT-X/20/057 tertanggal 13 Oktober 2020 perihal Mohon Bantuan Pembebasan Capt. Sugeng Wahyono, Pemerintah diharapkan hadir untuk melakukan upaya pembebasan pelaut Indonesia.

Saat surat yang ditandatangani Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association Sugiman Layanto dan Sekretaris Umum Teddy Yusaldi tersebut dilayangkan,  nahkoda kapal MT Celosia  tersebut telah menjadi tahanan kota di Thailand selama lebih dari 1 tahun 9 bulan. 

Hingga hari ini, Capt. Sugeng telah menjalani masa tahanan kota selama hampir 3 tahun lamanya. Selama menjalani tahanan kota, Capt.Sugeng tidak bisa keluar dari batas wilayah yang ditetapkan, paspornya disita, dan tak diizinkan untuk keluar dari negara itu, termasuk  melayat  ayahnya yang meninggal dunia pada September 2019 dan rencana melaksanakan ibadah umrah.

Pihak PT. Brotojoyo Maritime, tempat Capt. Sugeng bekerja bertanggungjawab penuh dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Hingga kini, perusahaan juga tetap memenuhi hak-hak pelaut seperti membayarkan gaji secara rutin dan menanggung biaya penginapan selama Sugeng menjadi tahanan kota. (Aj/Red).

 

  • By admin
  • 09 Nov 2021
  • 201
  • INSA